Analisa kinerja pemerintahan Desa

Posted by wastojenggot on 11:00 AM, 24-Apr-13

Berdasarkan pengamatan dan analisa pribadi dapat disimpulkan:

:
Perencanaan dan Penganggaran Desa. Belum semua desa menyusun dokumen-dokumen perencanaan, hanya beberapa desa yang telah menyusun RKP Desa (tahunan), akan tetapi tidak memiliki RPJM Desa (lima tahunan). Hal ini ?aneh? karena dokumen RKP Desa seharusnya mengacu kepada dokumen RPJM Desa. Selain itu pelaksanaan Musrenbang Desa di beberapa daerah kajian tidak berlangsung secara optimal. Adanya keterbatasan anggaran juga berpengaruh besar pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).
Keuangan Desa. Pelaksanaan manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum dapat terselenggara dengan baik . Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan daerah, banyak desa belum menerapkan anggaran APBD Desa serta belum dapat menentukan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan baik. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, administrasi desa belum terselenggara dengan baik, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa juga belum dilakukan dengan baik. Dalam manajemen kekayaan desa, banyak dijumpai barang-barang kekayaan desa yang belum terpelihara dengan baik serta masih adanya persoalan dalam pembagian kekayaan desa sebagi akibat dari pemekaran desa. Pengelolaan potensi desa untuk menambah pendapatan desa dapat dikatakan juga masih belum optimal. Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli desa cenderung belum terkelola dengan baik. Akhirnya, dari sisi penerimaan keuangan desa masih sangat bergantung dari transfer pemerintah yang ada di atasnya.
Kebijakan Desa. Berdasarkan temuan lapangan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan kebijaksanaan desa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kebijakan desa yang disusun masih minim. Penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa. Sosialisasi, pelatihan dan simulasi tentang penyusunan kebijakan desa yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten masih sangat terbatas, karena keterbatasan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh institusi tersebut.
Kepemimpinan Kepala Desa. Pembuatan keputusan oleh kepala desa belum berdasar pada azas manajemen modern. Pemilihan kepala desa oleh masyarakat di beberapa daerah lebih didasari oleh faktor tradisional atau pertalian kekeluargaan. Kondisi sosial, ekonomi dan kultur termasuk tingkat pendidikan yang rendah dari masyararakat juga mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan.
Manajemen Pelayanan Desa. Dalam hal pelayanan desa diperlukan political will dari pemerintah daerah setempat, political will terkait dengan penyerahan urusan sesuai dengan kebutuhan desa. Sementara itu, sebagai unit pelayanan publik, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen-administratif (kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur desa yang berpengaruh pada produktifitas dan kreatifitas aparatur desa). Sebagai unit representasi negara, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kemandirian dalam pendanaan untuk memelihara eksistensi pemerintahan di wilayahnya. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran menjadi penghambat dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi di desa, disamping masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengurus kelengkapan administratif sesuai ketentuan yang ada. Yang tak kalah penting berpengaruh terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan adalah medan (geografis) yang sulit dijangkau dan pola hidup masyarakatnya yang masih tradisional terhadap informasi dan pelayanan yang disiapkan pemerintah.

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

No comments yet. Why not make the first one!

New Comment

[Sign In]
Name:

Comment:
(Some BBCode tags are allowed)

Security Code:
Enable Images